PERKUMPULAN LAM-PTKES DIDATANGAN UTA 45 UNTUK PERTANYAKAN PENILAIAN AKREDITASI

75
624

METROPERS.COM, (29/03/2018) Ketua Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, (UTA 45) Drs. Bambang Sulistomo, Bung Tomo putra putra, didampingi Virgo Simamora Rektor UTA 45 dan Jajaran lain dari kantor DPP Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (Perkompok LAM-PTKes) di bilangan Pondok Pinang Jakarta Selatan pada Rabu (28/03/2018) Pagi.

Kedatangan Jajaran petinggi UTA 45 ini untuk meminta penjelasan dan klarifikasi, terkait hasil yang dilakukan oleh Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (Perkumpulan atau Ormas LAM-PTKes) yang sangat mempedulikan subjektif, tidak Profesional dan sarat dengan kepentingan kelompok.

“Kita kesini untuk menyatakan secara langsung, program studi yang berkaitan dengan masalah Akreditasi, sebab Perguruan Tinggi ini sangat memungkinkan untuk juga dilakukan terhadap program studi Ilmu Kesehatan di kuasakan kepada sebuah lembaga Perkumpulan atau Ormas. Swasta, yang lalu kita sudah bertemu dengan orang yang bertanggung jawab, Kepala Divisi Farmasi, Ibu Diana dan Prof Sutrisno Wakil Ketua Perkumpulan LAM-PTKes, kami telah memberikan informasi yang terkait dengan kami, mereka sudah memahami pembahasan-kritik kami, “Ujar Bambang menjawab pertanyaan media seusai bertemu dengan pengurus Perkumpulan LAM-PTkes .

Konflik ini bermula dengan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta Kedatangan Tim assesor untuk membuat Akreditasi terhadap program studi Apoteker yang berada di bawah Fakultas Farmasi.

“Kemarin kami ada ganjalan terkait Kedatangan Tim assesor dari Perkumpulan LAMPTKes di kampus UTA ​​45 dalam rangka Program studi Akreditasi Apoteker, karena yang di Akreditasi itu adalah PSPA (Pendidikan Apoteker) yang bagi kami sangat penting bagi kehidupan manusia, seperti profesi Profesi Dokter. Kami tidak dapat diandalkan, maka lulusannya juga tidak berkualitas, dan kami di Akreditasi oleh Assesor yang sangat tidak obyektif dan sangat terlihat, karena kami merasa banyak dokumen dan sarana yang cukup baik dan lengkap. Para Assesor, “Ujar Rektor UTA 45 yang ditimpali oleh Stefanus selaku studi bidang Apoteker Farmasi UTA 45 Jakarta.

Menurutnya, Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap para Lulusan Apoteker UTA 45 dimana mereka akan sulit masuk dan bekerja di pemerintahan atau lembaga BUMN. Menurut banyak orang, UTA 45 yang mendapat beasiswa dari Pemerintah, tentu hal ini akan menjadi Ironi jika tidak diperlukan, yang sangat diperlukan untuk pengembangan kefarmasian.


“Kami ingin mengklarifikasi yang berhubungan dengan Akreditasi, karena kami sudah siap dengan semua dokumen yang dibutuhkan, namun tujuan yang dikirim tidak tujuan. Dan kami akan membantu karena para pimpinan Lembaga Perkumpulan LAMPTKES Menerima semua pernyataan yang kami gunakan untuk sikap yang tidak bersahabat dan sebagainya,” dan mereka akan Memperbaiki dan kami kami gunakan untuk banding. Kami akan banding sesuai permintaan dari Mereka, “Ujar Stefanus.

Gamblang, terbuka, terus terang atau dalam bahasa jaman now ini, “Transparan” sudah dimainkan oleh jajaran Perguruan UTA 45. Yaa, masa kini adalah periode keterbukaan, dimana semua hal harusnya diungkap secara transparan kepada publik. Seperti halnya dengan sekolah nasionalis UTA ​​45 yang ingin terhubung dengan mereka yang mereka hadapi, meskipun disatu sisi merugikan pihaknya.

Penetapan LAM-PTKes) di mana-mana yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat, * Perkumpulan LAM-PTKes ini adalah salah satu dari mereka. sudah berkumpul di kantornya. *

* Ketakutan menggunakan media yang lain dengan Ketua Umum Perkumpulan LAM-PTKes Prof dr Usman Chatib Warsa. Diemasanmerit seperti menyiratkan aroma kejanggalan yang sedang mereka tutupi. *

Melalui Prof Elly, dan Staf sekretaris umum Ketua LAM-PTKesatakan penolakannya untuk diwawancarai oleh media. Kendati yang berserikat memang ada ditempat.

“Intinya bapak-bapak dan Ibu-ibu, ini harus dilakukan untuk bertemu dengan pimpinan, di masa mendatang, tapi tetap membuat daftar pertanyaan-pertanyaan baru apa saja yang ingin berbicara, tentu saja, harus melayani, tapi sebelum acara tulisan, dulu kami proses dan jadwal, meskipun saat ini bapak memang ada ditempat. Karena prosedurnya Disini seperti itu, “Ungkapnya.

Pernyataan dari Staf dan sekretaris Perkumpulan LAM-PTKes ini menjadi besar jika Organisasi ini tidak dapat diakses oleh masyarakat dan media. Daftar Permintaan yang sangat tepat dalam sesi wawancara menjadi sangat umum di Era keterbukaan ini. Karena dengan begitu organisasi ini bisa saja menolak melakukan wawancara dengan media jika melihat daftar pertanyaan yang meminta mereka untuk melakukan proses keterbukaan yang dilakukan oleh lembaganya tersebut.

Perkumpulan LAM-PTKes adalah sebuah organisasi masyarakat atau Ormas yang sudah terdaftar di Kemenkumham. Kendati begitu, sejatinya tetap saja organisasi masyarakat (Ormas) bukan lembaga pemerintah yang Memiliki kewenangan membuat Akreditasi menjadi lembaga pendidikan tinggi hingga memungut jumlah uang untuk berkomunikasi dengan negara dan menyalahi Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan Hajat-Hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. “Beda cerita jika akreditasi yang dilakukan oleh Kemenristek Dikti atau Kemendikbud yang merupakan lembaga Negara yang memiliki standar Mutu Pendidikan. Namun jika Akreditasi dilakukan oleh ORMAS seperti lokasi Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan (Perkumpulan lam -tanda),Maka standardisasi apa yang diciptakan untuk peningkatan mutu pendidikan Nasional?. Perkumpulan LAM-PTKes terlihat untuk proses Akreditasi yang dilakukan demi gol kelompok dan golongan ORMAS terkait. Seperti bagaimana standarisasinya, prosedurnya, Dasar / cara, jangka waktu dan lain sebagainya, “hal tersebut untuk Rudyono Darsono Selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan UTA 45 saat ditemui secara terpisah diruang Pekerjaan.

Dari beberapa informasi yang dihimpun dari beberapa perguruan tinggi lainnya, Ormas ini juga memungut iuran yang tidak lazim dalam setiap proses Akreditasi. Sedangkan Akreditasi yang dilakukan oleh lembaga Negara (Pemerintah) atau yang lazim disebut BAN PT, tidak pernah memungut bayaran alias Gratis.

Perkumpulan (Ormas) Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia ini memungut uang Akreditasi lebih kurang sebesar Rp 87.500.000 (Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu) untuk setiap majelis pendidikan kesehatan, yang akan melakukan Akreditasi. Jika Dikumpulkan atau dikalikan dengan jumlah Ribuan lembaga pendidikan tinggi yang saat ini ada di Indonesia, berapa triliun rupiah, kemudian lari kemana uangnya, untuk kepentingan siapa,?

Yang lebih tragis karena ini terjadi pada Lembaga Pendidikan tinggi, yang memiliki tugas bersih para kader bangsa kedepan.
Disamping itu, dapat dipastikan Uang yang tidak masuk ke Negara Bukan Pajak. Namun masuk ke kantong Oknum – Oknum ORMAS itu sendiri.

Dalam kasus ini beberapa ahli hukum, yang paling tidak ada 4 UU, termasuk UU Anti Monopoli dan Tindak Pidana Korupsi yang Berpotensi di langgar dengan Beroperasinya LAMPTKes Ini, sebagai sebuah Badan Hukum Swasta bentuk Perkumpulan, ”
Yang sangat disesalkan lahir di Lingkungan dunia Pendidikan tinggi, yang penuh dengan orang2 pintar dan rutin sangat menjaga Harkat dan Martabatnya. (manto)

75 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here