AKSI UNJUK RASA MAHASISWA PAPUA KE KPK KLARIFIKASI LUKAS ENEMBE BERSIH DARI TUDINGAN KORUPSI

0
75

METROPERS.COM,(09/05/2018)Sebanyak 60 orang mahasiswa dan mahasiswi dari Papua mengadakan unjuk Rasa di depan Kantor KPK untuk mengklarifikasi orang yang datang pada demo minggu kemarin
Sejumlah orang yang mengatasnamakan diri sebagai forum FAKPP, telah salah alamat menyerang Lukas ENEMBE kedalam pusaran kasus Tipikor die has jalan Kemiri – Depapre yang Tengah ditanyain oleh KPK.

Penjelasan resmi KPK terkait perkembangan kasus Kemiri – Dapapre adalah penetapan tersangka terhadap dua orang yaitu mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya yang berperan selaku pengguna anggaran dan Pemegang Saham mayoritas PT. BINTUNI ENERGY PERSADA (BEP) David Manibui selaku rekaman Kontraktor Pemegang tender.

Materi pemeriksaan yang dijadikan bukit permulaan Dalam kasus Tipikor Kemiri Depapre adalah adanya Ahlitrase berdasarkan addendum yang diluar Bersama antara Kepala Dinas PU dengan Kontraktor PT BEP. Menuntut bukti permulaan tersebut, kegiatan Ahlitrase yang dilakukan berdasarkan addendum yang disetujui oleh Kepala Dinas PU tersebut, Negara dirugikan senilai 42 miliyar.

Tentunya dalam pemeriksaan lanjutin, pendidik KPK perlu menjabarkan isi addendum terhadap Surat Perjanjian Kerja KONTRUKSI ( termasuk Rincon tabungan Lump Sump dan harga Satuan ) ada saat itu, yang dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen Rekontruksi Jalan Kemiri – Depapre, bersama dengan PT. Bintuni Energy Persada. Hubungan kerja ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab ULP pengadaan yang berada di lingkungan Dinas PU, karena bersifat teknis dan mendapat. Tidak mungkin, Seorang GUBERNUR seperti Lukas ENEMBE, mengatur isi addendum yang mengakibatkan Negara mengalami Kerugian sebesar Rp. 42 Miliar, dimana pekerjaan tersebut merupakan tanggung jawab pihak PPK dibawah koordinasi Kepala Dinas PU.

Selain itu, Pihak penyidik perlu juga memeriksa justifikasi teknik addendum dalam paket rekonstruksi ruas jalan Kemiri Depapre, berita acara evaluasi negosiasi dan peneliti pelaksana kontrak yang dilakukan oleh PPK, dokumen harga perkiraan sendiri (HPS), dokumen penawaran yang dilakukan oleh PT.BEP, 1 bundel berita acara hasil pelelangan yang diadakan oleh ULP Pengadaan barang dan jasa di Dinas PU Provinsi Papua, dokumen petunjuk operasional kegiatan (POK) DIPA tahun anggaran terkait yang disusun oleh kepala satuan kerja dilingkungan Dinas PU, dan Dokumen SPM (Surat Perintah Membayar) serta Surat Perintah Pencairan Dana (SP3d) atas paket rekonstruksi ruas jalan Kemiri Depapre yang disetujui oleh PPK atas perintah Kepala Dinas PU.

Melihat secara seksama, bukti materil yang diperlukan dalam pengèmbangan kasus Tipikor di ruas jalan Kemiri Depapre oleh penyidik KPK, dimana dalam prosesnya, menjadi bagian penting tugas Unit Layanan Pengadaan di lingkungan Dinas PU provinsi Papua, dimana kepala dinas PU bertanngung jawab sepenuhnya terhadap pelaksanaan proyek teraebut. Dalam rangkaian pemeriksaan sejumlah bukti administrasi yang disebutkan diatas tidak satupun menyinggung wewenang gubernur dalam pelaksanaan oleh kontraktor pemenang tender

Dalam banyak yurisprudensi perkara tipikor, posisi kepala daerah dalam hal ini Gbernur, dapat terseret dalam pusaran kasus tipikor, jika di temukan adanya aliran dana yang diserahkan ke pejabat Gubernur, atas potensi kerugian negara yang dilakukan di level ULP pengadaan bersama-sama kontraktor.

Namun hingga hari ini, Gubernur Lukas Enembe semenjak menjabat sebagai Gubernur pada tahun 2013, tidak pernah menerima satu senpun aliran dana dalam pengadaan lelang tender di ruas jalan kemiri-Depapre sehingga KPK tidak pernah memanggil dirinya.

Sepertinya KPK lebih mengetahui tugasnya,dibandingkan orang-orang yang menamakan dirinya sebagai anggota forum FAKPP,yang berusaha menyeret Gubernur Lukas Enembe kedalam pusaran kasus yang justru menjadi urusan teknis unit layanan pengadaan di Dinas PU Provinsi Papua. Hari ini KPK telah membuktikan dirinya mampu bekerja secara benar , dimana dua orang yang masing-masing berasal dari Kepala Dinas PU dan owner PT.BEP telah ditetapkan sebagai tersangka dalam pusaran kasus di ruas Jalan Kemiri -Depapre.(manto)