Komposisi Direksi dan Komisaris PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. Langgar Pergub !

0
386

METROPERS.COM, (07/07/2018)               PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJA) belum lama ini menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Putri Duyung, Ancol, Senin (14/5). Dalam kesempatan itu dibahas sejumlah agenda rapat, salah satunya menyetujui perubahan susunan kepengurusan perseroan.

Komposisi baru susunan organisasi PJA hasil RUPS sepertinya jauh dari harapan. Beberapa kursi strategis tampak masih diominasi muka lama, dan bahkan beberapa nama telah melewati masa usia dan periodesasi yang tidak diperbolehkan menurut peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.

Sebut saja KRMH Daryanto Mangoenpratolo (Komisaris) telah memasuki usia pensiun karena saat ini sudah berusia 73 tahun. Beliau sudah meduduki jabatan komisaris di PJA sejak tahun 1988 – 2004 dan sebagai Komisaris Independen Ancol sejak 2004 hingga sekarang

Lalu Trisna Muliadi (komisaris) menjadi direksi PT. JAYA sejak 2004 hingga sekarang dan menjadi Komisaris PT. PJA (ex officio Jaya) sejak 2004 hingga saat ini.

Kemudian, pada jajaran direksi ,nama Paul C Tehusijarana kembali dipercaya sebagai nahkoda dan menduduki jabatan Direktur utama. Dirut penunjukan sejak era Gubernur Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Padahal kepemimpinan C. Paul Tehusijarana telah mendorong PT. PJA menuju periodesasi kinerja terburuk, berdasarakan perolehan laba.

Integritasnya juga runtuh saat gagal mengambil keputusan strategis obyektif dimasa kerjanya, dengan memberikan dua pernyataan palsu alias bohong dihadapan RDP dengan Komisi C DPRD DKI terkait putusan pengadilan atas perkara WAIP dengan pihak ketiga.

Pertama, dihadapan audience anggota dewan Paul dengan sengaja menyatakan bahwa WAIP telah memenangkan perkara kasus alih fungsi lahan Gedung ABC Ancol. Padahal belum ada putusan inkra dari pengadilan.

Kedua, Paul dengan sengaja menggunakan opini kejaksaan, bahwa kontrak BTO PJA dengan WAIP tidak bisa diputus sepihak dengan alasan apapun. Padahal kejaksaan sama sekali tidak pernah mengeluarkan pernyataan resmi sebagaimana dikatan Paul.

Selayaknya selaku Dirut, Paul Tehusijarana juga terkesan berpihak pada WAIP yang jelas jelas menjadi penyebab banyak kerugia bagi PJA secara berkelanjutan, Dan seharusnya Paul tegas mengambil keputusan untuk mengakiri kontrak BTO dengan WAIP. Terlebih, sudah dua tahun ini WAIP menunggak kewajiban membayar minimum charge senilai Rp. 12 Milyar terhadap PJA.

Sementara itu Wakil Direktur Teuku Sahir Sahali sudah menjabat direktur setidaknya tiga periode. Pengangkatan kembali Sahir yang pernah menjabat satu periode menjabat sebagai direktur PT. TIJA juga melanggar Pergub No.5 Tahun 2018, pasal 6 butir ayat 4 butir d, dimana bunyinya “Tidak sedang menjabat sebagai direksi selama 2 (dua) periode pada BUMD yang sama”. .

Direktur Independen dijabat Daniel Nainggolan (Direktur Independen) satu paket dengan C. Paul Tehusijarana yang adalah direksi atas penunjukan dimasa gubernur Ahok. Bisakah diharapkan independensi dan loyalitasnya?

Selanjutnya adalah Bertho Darmo Poedjo Asmanto. Selaku Direktur baru hingga saat ini beliau masih tercatat mejabat sebagai BLU PPK Gelora Bung Karno (setneg) Namaun saat terakhir beliau ternyata sudah mengundurkan diri dari BLU PPK GBK.

Dengan fakta komposisi komisaris dan direksi PT. PJA baru ini setidaknya mencerminkan permasalahan di tubuh perseroan ini. Tarik menarik dan konsensi atas jabatan dimana masih didominasi muka lama menegaskan dugaan PJA masih belum terbebas dari carut marut pengaruh penguasa (kekuasaan) sebelumnya.

Lebih dari itu komposisi baru BUMD PJA secara tidak langsung mencoreng wajah pemerintahan Anies – Sandi. Dari sejumlah nama terpilih tidak lepas dari kerja team asesemen TGUPP dan BP BUMD bentukan Anies – Sandi. Secara politis menjadi blunder, pada saat pemerintahan dituntut untuk Cear and God Goverment justru team asesmen dan jajaran dibawahnya melakukan praktik kontra prodiuktif dan melanggar aturan pemerintah itu sendiri.

Saat dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, Yurianto merasa terkejut dengan fakta tersebut dan berjanji untuk segera mengevaluasi. “Ya kami baru mengetahui jika komposisi baru pengurus PT. PJA ternyata beberapa nama berseberangan dengan peraturan pemerintah. Tentu kami akan segera evaluasi dan rapatkan hal ini dengan Gubernur atas temuan ini,’’ jawab Yurianto, dikantornya, Rabu (4/8)

Sementara itu, Team Asesmen Gubernur dan Panitia Seleksi Direksi BUMD DKI Jakarta, Amien Subakti yang ditemui secara terpisah sebelumnya, merasa kaget dengan beberapa nama ternyata masih rangkap jabatan. “Saya nggak tahu ternyata nama Bertho Darmo Poedjo Asmanto masih rangkap jabatan.Padahal saya sudah tegaskan. Okey nanti akan saya bicarakan dengan Pak Yuri (Yurianto-red),’’ jelas Amien Subakti, di Kantor Wakil Gubernur, Senin, (2/8)

Kultur Jabatan Selain dewan komisaris dan direksi, jabatan penting yang tidak kalah strategis lainya adalah Kepala Departemen Hukum dan Perijinan PJA yang dijabat Affendy, SH. Jabatan ini sebelumnya diduduki oleh Sunu Rahmanto yang sudah menjabat sejak 2004 saat direktur PJA dijabat oleh Budi Karya dan saat ini selaku Menteri Perhubungan.

Disayangkan, Affendy juga merangkap tiga jabatan penting lainya sekaligus. Selain Kepala Departemen Hukum dan Perijinan, Affendy juga menduduki kursi Kepala Departemen Perawatan dan Property, Kepala Departemen Koperasi dan Direktur PT. Seabreez Indonesia (anak perusahaan PJA).

Praktik birokrasi seperti yang hanya bisa terjadi di PJA. Dimana system dan kultur organisasi yang terbangun, dengan rangkap jabatan dalam manajemen birokrasi seperti ini tentu tidak menjadi teladan baik bagi pemerintahan yang bersih, sehat dan akuntable. Meningat bersih-bersih tidak mungkin bisa dilakukan menggunakan sapu yang kotor.

Tersadari tantangan perseroan kedepan tentu tidaklah ringan. Selain harus memperbaiki kinerja dan meningkatkan keuntungan sebesar besarnya, juga harus memprioritaskan penuntasan permasalahan internal dan ekternal. Terutama aset lahan yang terbengkalai dan tidak produktif serta penyelesaian kasus hukum dengan pihak lain (swasta) agar tidak menjadi warisan masalah.

Prioritas penuntasan kasus alih fungsi lahan gedung Ancol Beach City (ABC) Ancol, –terkait kontrak BTO antara PT. PJA dengan PT. WAIP—sepertinya sudah tidak bisa ditawar lagi, Mengingat hampir 15 tahun kasus itu menjadi warisan duri dalam daging bagi perseroan. Selain sudah bermasalah sejak kontrak BTO yang ditandatangani oleh Direktur PJA Budi Karya saat itu (2004) karena beraroma suap dan cacat cacat hukum.

Hal yang sangat janggal, jika Direktur Utama WAIP Fredie Tan Alias Awie telah berulangkali wanprestasi dan gagal memberikan performa keuntungan bagi korporasi, namun tetap saja dibiarkan berlangsung meskipun direksi sudah dua periode berganti.

Saat ini PJA membutuhkan leadership dan kepemimpinan yang bersih, tegas dan berani berbasis profesionalitas. Direksi baru PJA harus tegas dalam mengambil kebijakan dan keputusan strategis yang lebih berpihak pada perbaikan kinerja perseroan. Termasuk ketegasan mengakhiri kontrak BTO dengan WAIP agar kasus alih fungsi lahan ABC Ancol tidak menjadi warisan kasus yang merugikan PJA secara berkelanjutan.

Semua pihak yang terbukti terlibat juga harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak, PJA hanya akan menjadi ajang kepentingan pribadi dan kelompok yang hanya berniat mengeruk keuntungan dan bukan membangun PJA kedepan yang lebih baik.esa

Susunan Komisaris dan Direksi Jaya Ancol periode 2018 – 2021.

Dewan Komisaris
– Rene Suhardono Canoneo (Komisaris Utama & Independen)
– Geisz Chalifah (Komisaris)
– Trisna Muliadi (Komisaris)
– KRMH Daryanto Mangoenpratolo (Komisaris)

Dewan Direksi
– C. Paul Tehusijarana (Direktur Utama)
– Teuku Sahir Syahali ( Wakil Direktur Utama)
– Harianto Badjoeri (Direktur)
– Daniel Nainggolan (Direktur Independen)
– Agus Sudarno (Direktur)
– Bertho Darmo Poedjo Asmanto (Direktur). (manto)