MAHKANAH AGUNG “PERINGATKAN” PN JAKARTA UTARA ! TERKAIT KASASI DI HAMBAT RELAAS DAN PETUNJUK PUTUSAN

0
74

METROPERS.COM,(30/07/2018)        Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung RI akhirnya beri peringatan satu kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyusul belum juga dilengkapinya berkas kasasi Pembading yang dikirim ke MA sejak Desember 2017 lalu. Berkas yang dimaksud adalah Relaas pemberitahuan putusan dan penjelasan putusan No. 629/ Pdt/ 2016/ PT.DKI Jo. No. 297/ Pdt.G/ 2014/ PN.Jkt.Utr yang dikirim pada Selasa, 14 November 2017 oleh PN Jakarta Barat (utusan) kepada pemohon sebagai kelengkapan dasar agar memori banding pemohon bisa langsung diproses oleh MA.

Staff bidang arsip pranata dan tata laksana perkara perdata Mahkamah Agung, Slamet, SH. Mengatakan, surat peringatan satu tertanggal 11 Juli 2018 dari Bawas MA, merupakan akibat tidak juga diindahkannya surat (perdana) yang dikirim sebelumnya oleh Panitera PN Jakarta Utara.

“Sesuai protapnya, jika sampai 30 hari kedepan sejak surat peringatan satu diterbitkan belum juga ada kejelasan, maka pihak Bawas MA akan memanggil panitera PN Jakarta Utara untuk menjelaskan penyebab tidak dilengkapinya berkas yang dimaksud. Apabila diketemukan bukti kelalaian, apalagi unsur kesengajaan, maka Bawas MA akan memberi punismen atau sanksi tegas,’’ jelas Slamet, dilantai 4 Gedung F Mahkamah Agung RI, Senin (23/7)

Sementara itu, di tempat berbeda Wakil ketua Badan Pengawas Mahkamah Agung, Suriyanto saat diklarifikasi membenarkan perihal surat peringatan satu yang ditujukan kepada PN Jakarta Utara tersebut. Dikatakan, surat peringatan satu itu sebagai bentuk komitmen Bawas MA sebagai lembaga tinggi negara dalam menegakkan disiplin dan aturan (SOP) terhadap lembaga-lembaga hukum dibawah subordinasi MA demi tegaknya keadilan hukum di Indonesia.

“Surat peringatan (satu) juga merupakan respon Bawas MA terhadap fakta buramnya peradilan Indonesia khususnya di wilayah PN Jakarta Utara yang belakangan putusan-putusan perkaranya banyak diintervensi oleh ‘oknum bermain’ sehingga bermasalah secara hukum karena mengorbankan nilai-nilai kebenaran itu sendiri. Salah satu contonya yang masih gress seperti “kasus Saiful Jamil”. Ya, begitulah kira-kira,’’ jelasnya Suriyanto, saat dikonfirmasi dikantornya lt. 9 Gedung Bawas MA, Selasa (24/7)

Akibatnya semua putusan pengadilan Jakarta Utara baik dalam perkara pidana maupun perdata, kini tengah dalam perhatian kusus pihak Bawas MA, menyusul banyaknya pengaduan masyarakat yang merasa terzolimi oleh putusan yang menabrak rasa keadilan masyarakat. Tidak heran jika masyarakat mememinta perlindungan dan keadilan hukum kepada Mahkamah Agung RI sebagai benteng terakhir dalam upaya memperoleh keadilan hukum.

Fakta Kejahatan WAIP & Kecerobohan Hakim PN Jakarta Utara
Potret buram peradilan hukum di Indonesia khususnya di wilayah PN Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tercermin dari banyaknya kasus yang muncul. Setidaknya seperti yang terjadi pada putusan PN Jakarta Utara atas Perkara Nomor 297/Pdt.G/2014/PN Jakarta Utara dalam perkara perdata antara PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) sebagai penggugat dengan PT. MEIS selaku tergugat.

Menurut Anggota DPR RI Henry Yosodiningrat, dalam satu kesempatan, sebuah putusan yang sarat nuansa ‘transaksional’ dalam perkara kasus alih fungsi gedung ABC Ancol terasa sangat kental sekali. Bagaimana bisa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara saat itu selaku Ketua Abd. Rosyad, anggota Sucipto, SH., dan Windarto SH menerima gugatan bahkan memutus perkara hanya berdasarkan tuntutan “sampah” yang tidak ada relevansi pelanggaran atas perjanjian yang sah disepakati para pihak berperkara dihadapan notaris Edison Jingga, SH.

Cerobohnya majelis hakim saat menerima bahkan memutus perkara gugatan abal-abal dan mengada-ada tuntutan materiil WAIP kurang dari Rp. 250 juta, untuk sekedar mempermaslahkan tagihan listrik, air dan catering (IPL) di saat MEIS sudah tidak operasional. Tentu tidak sebanding dengan investasi Rp. 250 miliar yang sudah dikeluarkan MEIS serta pembayaran Rp. 45 Miliar transfer tunai yang sudah diterima WAIP (bukti terlampir) dan tidak disetor atau dilaporkan ke PJA sehingga PJA dipastikan tidak menerima keuntungan apapun. Begitupun pajak dan PPN kewajiban WAIP otomatis tidak dibayarkan.

Sementara, lanjut Henry, pokok masalah yang sebenarnya, prinsip dan mendasar tapi tidak menjadi pertimbangan hakim didalam memutus perkara. Adalah kurangnya para pihak dimana PT. Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJA) selaku pemilik tidak dihadirkan sebagai saksi persidangan. Karena WAIP bukan pemilik dan hanya pengelola yang sedang berpekara dengan pihak ketiga.

Padahal pada persidangan awal di PN Jakarta utara tanggal 14 April 2015 Pihak PJA pernah dipanggil sebagai saksi utama dalam perkara. Entah kenapa ditengah jalan keberadaan PJA sebagai satu pihak ‘dihilangkan’ dalam eksepsi pokok perkara? Fakta ini jelas membuktikan adanya ‘skenario’ kejahatan besar demi keuntungan WAIP yang diabaikan Hakim.

Justru fakta kebohongan besar yang dilakukan WAIP adalah melakukan kontrak 25 tahun dengan MEIS tanpa sepengetahuan PJA tanggal 21 Maret 2012 dihadapan Notaris Edison Jingga, SH dengan memalsukan kontrak WAIP dengan PJA yang ditandatangani Budi Karya Sumadi (kini Menhub) sejak 2004 sebagai acuan palsu demi memuluskan perjanjian WAIP dengan MEIS. Padahal serah terima WAIP dari PJA baru dilakukan pada 31 Juli 2013.

“Artinya sebuah kejahatan sistemik, transaksi kontrak bodong. WAIP dengan sengaja membohongi PJA maupun MEIS. Anehnya mengapa PJA diam saja, bahkan terkesan berpihak kepada WAIP? Nah, dari fakta ini seharusnya tidak diabaikan begitu saja dan menjadi pertimbangan penting majelis hakim yang memutuskan perkara, ,’’ tegas Henry

Fakta lainnya, di dalam perjanjian hukum antara PJA dengan WAIP disebut untuk sewa jangka panjang selama 25 tahun, WAIP harus membayar Rp. 21.500.000/ meter/ 25 tahun. Menjadi tidak logis mengapa WAIP justru menyewakan pada pihak ketiga (MEIS) dengan harga murah dan merugi, hanya Rp. 6.700.000,-/meter/ 25 tahun? Disinilah kebusukan WAIP dengan sengaja memanipulasi kontrak untuk mengelabuhi MEIS agar segera dapat kapital untuk menyelesaikan kewajiban kontrak hukumnya dengan PJA yang sudah empat kali wan prestasi.

Begitu terang benderang kejahatan WAIP tapi mengapa justru diabaikan majelis hakim. Apalagi didalam akta perjanjian notarial antara WAIP dengan MEIS juga disebutkan bahwa ikatan hukum keduanya tidak bisa diputus sepihak dengan alasan apapun kecuali yang berakibat fatalnya perjanjian jika MEIS tidak membayar kewajibanya tiap bulan sebesar Rp. 1 miliar sebagaimana tertera dalam akta perjanjian. Tentu paradoks dengan pertimbangan majelis hakim, mengapa menerima bahkan memutus perkara gugatan abal-abal dan mengada-ada tuntutan materiil yang kurang dari Rp. 250 juta?

Maka berdasar pertimbangan fakta-fakta tersebut, sekali lagi majelis hakim PN Jakarta Utara telah bertindak ceroboh dalam memutus perkara. Maka Henry meminta Bawas MA dan Komisi Yudisial (KY) segera memeriksa perkara yang tergolong prematur dan kurang pihak serta adanya fakta-fakta kejahatan yang sangat terang benderang. Atas tipu muslihatnya WAIP yang dengan sengaja sudah melakukan pelanggaran berat, harus diberi sangsi hukuman sesuai hukum yang berlaku.

Berlanjut pada pengadilan tingkat banding atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 16 Desember 2016, nomor: 629/Pdt/2016/PT.DKI Jakarta. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta H. Adam Hidayat A, S.H.,MH dalam memutus perkara dengan tidak cermat dan bertindak ceroboh dalam mempelajari kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga seolah hanya meneruskan kasus tersebut tanpa menelaah dan mengkaji lebih dalam otentifikasi kebenaranya.

Demi untuk menguatakan hal tersebut, Pembanding menyertakan bukti-bukti konkrit berupa: kopi surat perjanjian BTO antara PJA dengan WAIP yang dipalsukan, kopi perjanjian WAIP dengan MEIS, surat keterangan Domisili di Kelurahan Kota Bambu Utara, Surat keterangan Kelurahan Jatipulo yang ditandatangani Lurah Jatipulo Fazaruddin, SE dan Laporan Polisi di Polda Metro Jaya terhadap Randi SH (Juru sita PN Jakarta Barat) atas dugaan tindak pidana pemalsuan akta autentik.

Bahwa dengan begitu banyak fakta fakta dan alat bukti yang jelas dan terang benderang telah terjadi ‘dugaan” suatu konspirasi kejahatan yang dilakukan secara sengaja (oleh pihak tertentu) yang bertujuan untuk memenangkan pihak WAIP, serta menghilangkan kesempatan Pembanding (MEIS) yang dijamin oleh undang-undang guna mengajukan upaya hukum kasasi akibat pelanggaran kode etik Hakim dalam memutuskan perkara.

Sebagai upaya hukum terakhir hanya bisa berharap kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung RI dan dan Komisi Yudisial untuk segera memeriksa tiga anggota majelis hakim; Ketua Abd. Rosyad, anggota Sucipto, SH., dan Windarto SH yang memutus perkara, serta memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara H. Dwiarso Budi Santiarto, SH yang menerbitkan putusan Anmaning kepada tergugat (MEIS) untuk bertindak tegas dengan seadil adilnya, serta menghukum para pihak yang terbukti dengan sengaja berbuat kejahatan dengan mengorbankan hak asasi orang lain.

Memperkuat catatan kasus WAIP, bukanya hanya di PJA saja. WAIP juga bermasalah hukum dengan BUMD DKI lainya. Seperti kasus Lindeteves di PD Pasra Jaya yang sudah ditangani pihak Ombusmen dan kasus penjualan aset lahan Jakpro di pluit Jakarta Utara yang ditangani Kejaksaan (Jampidsus) hingga menjadikan Fredie Tan tersangka.

Oleh karenanya Gubernur DKI Jakarta Anis Bawesdan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, KPK DKI, team asesmen TGUPP dan BP BUMD DKI harus bertindak tegas sebagaimana janji politiknya saat kampanye. Melakukan bersih bersih dan perbaikan kinerja BUMD dilingkungan Pemprov DKI Jakarta, secara obyektif, transparan dan akuntable.(manto)