“MELIHAT ANTISIPASI MONEY POLITICS DI ERA DEMOKRASI LANGSUNG, BAHAYA, ANCAMAN, DAN DAMPAKNYA”.

0
30

METROPERS.COM,(30/07/2018)  Kehidupan politik sejatinya adalah untuk mewujudkan idealisme bagi masyarakat dan negara. Namun dalam prakteknya politik adalah untuk mempengaruhi dan menggiring pilihan dan opini masyarakat dengan segala cara.

Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Politik uang umumnya dilakukan simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum. Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan .

Jaringan Pemuda Peduli Demokrasi
(JPPD) Gelar Diskusi publik yang dilaksanakan di Cafe bakoel kopi Jakarta Pusat, Senin (30/07/2018)

Diskusi Publik ini akan menghadirkan beberapa pemateri yang menguasai permasalahan ini. Dr Laode Ida dari Ombudsman RI, Dr. Bayu Dwi Anggono dari Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Universitas Jember dan Titi Anggraini direktur Perludem akan nengelaborasi permasalahan money politics yang telah meracuni kehidupan demokrasi di negara kita ini.

Dalam alam dan iklim demokrasi yang berjalan di NKRI saat ini kita dihadapkan pada adanya ancaman potensi kejahatan demokrasi yang akan merusak iklim demokrasi di Indonesia, MONEY POLITICS atau POLITIK UANG yang menjadi momok yang menakutkan itu, dalam beberapa waktu terakhir dibeberapa media baik online, cetak dan televisi banyak dan sangat marak informasi mengenai bentuk kejahatan demokrasi ini dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah beberapa waktu ini. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dari tiap-tiap individu dan entitas di NKRI, kita perlu mengupas dan melihat lebih dalam ancaman ini karena bentuk kejahatan demokrasi ini akan sangat berdampak kepada pembangunan negara bangsa ini kedepan.

Penyelenggara pemilu faktanya masih mengalami permasalahan-permasalahan dalam mengantisipasi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang demikian itu, oleh karenanya penting untuk memberikan pandangan dan masukan untuk perbaikan iklim demokrasi kedepan, regulasi dan kebijakan yang telah ada dirasa belum cukup untuk mengatasi persoalan ini sehingga seluruh komponen masyarakat perlu memberikan solusi yang solutif dalam mengatasi persoalan ini.

Pemilihan langsung dalam setiap event pesta demokrasi bertujuan untuk melibatkan peran serta masyarakat (baca: Rakyat) dalam menentukan sendiri siapa yang layak dan pantas menjadi
pemimpinnya dan atau wakilnya dalam pemerintahan dan legislatif, namun pola-pola kejahatan demokrasi yang dimanivestasikan dalam berbagai bentuk tidak dapat ditolak oleh masyarakat sehingga ancaman ini menjadi semakin nyata dan menakutkan.

Penyelenggara negara memang telah membuka ruang-ruang untuk menjadi media dalam upaya menyelesaikan persoalan ini, namun pada kenyataannya masih banyak persoalan politik uang ini yang dianggap belum mampu terselesaikan secara utuh, hal ini tentu perlu mendapat kajian- kajian yang lebih dalam guna perbaikan demokrasi kedepan.

Adanya lembaga-lembaga yang dibentuk seperti GAKUMDU, BAWASLU, DKPP dan MK serta lain sebagainya dalam praktiknya masih dirasa belum dapat menyelesaikan persoalan-persoalan terkait perbuatan money politic sehingga perlu penguatan dan perluasan kewenangan yang lebih luas sehingga dapat mencegah dan atau menyelesaikan persoalan untuk mencapai cita-cita demokrasi dan cita-cita hukum yang diharapkan.

Diskusi yang dirancang oleh Jaringan Pemuda Peduli Demokrasi (UPPD) ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan pandangan dari para tokoh-tokoh dan kaum intelektual di negara bangsa ini untuk dapat bersama-sama memikirkan upaya-upaya dalam menyelesaikan ancaman kejahatan demokrasi ini, hal-hal pokok yang ingin dipehami adalah bagaimana pandan gan dari nelihat bahaya dan ancaman money politic serta bagaimana pencegahan serta upaya penyelesaian yang bersesuaian menurut hukum dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta bagaimana masukan dan atau saran yang membangun dalam rangka penyelamatan demokrasi di negara ini kedepan. (manto)