PILKADA PAPUAI DI KABUPATEN PANIAI DI WARNAI OLEH PELANGGARAN DAN KECURANGAN

0
60

 

METROPERS.COM,( 22/08/2018) Sekelompok aktivis, mahasiswa dan masyarakat Papua menyerukan dilakukannya pemungutan suara ulang di beberapa wilayah (Distrik) di kabupaten Paniai Papua. Pasalnya dalam pilkada yang digelar pada 27 Juli 2018 lalu terindikasi berbagai kecurangan sistemik yang dilakukan baik oleh peserta pilkada (paslon) maupun pembiaran kecurangan oleh KPU, Bawaslu dan Panwaslu.

“Sejak awal sudah terjadi banyak pelanggaran oleh paslon tertentu terhadap paslon lainnya. Seperti mobil dihancurkan oleh lawan politik. Pemukulan paslon tertentu, dan keluarganya diancam. Terlebih dalam pelaksanaannya (pilkada), sarat dengan kecurangan dan intimidasi”, kata perwakilan masyarakat Paniai, Vicky Tebay saat Konferensi Pers “Pelanggaran dan Kecurangan Pilkada Papua Kabupaten Paniai” di gedung Kantor Pos, Kota Tua, Jakarta, Minggu (12/8).

Vicky memaparkan berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam pilkada yang hanya diikuti dua paslon, yakni Hengki Kayame – Yokeskiel Tenouye (nomor urut 1) dan Meki Nawipa – Oktopianus Honai (nomor urut 3) ini.

Telah terjadi pelanggaran Hukum disaat pelaksanaan Rapat Pleno di kabupaten paniai, kecurangan ada di 32 Distrik diantaranya 21 dengan sistem noken dan sisanya itu menggunakan pemilihan langsung atau pencoblosan.

Dikabupaten Paniai itu ada permasalahan dibeberapa Distrik yang tidak menjalankan prinsip prinsip atau nilai Demokrasi pemilih secara langsung sehingga itu menjadi sebuah persoalan yang akan Kami tindak Lanjut dengan indikasi kekerasan yang terjadi dalam rapat pleno.

Sehingga dalam hal ini ada indikasi indikasi kecurangan atau ada paslon tertentu menungggangi atau ada yang dibelakang pihak pihak yang tidak menjalankan nilai nilai atau prinsip-prinsip Demokrasi didalam rapat Pleno yang dilakukan di kabupaten Paniai beberapa waktu yang lalu.

Sehingga kami menuntut keadilan itu bisa ditetapkan lewat Makamah Konstitusi dengan bukti bukti yang sudah dilengkapi oleh Panwas Kabupaten, Kami meminta kepada Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu RI, KPU RI, untuk menindak L anjuti tindakan tindakan oleh oknum-oknum tertentu pada saat pemilihan sampai dengan rapat pleno di kabupaten paniai, yang terjadi kecurangan kecurangan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi di republik Indonesia ini.

Dalam hal tersebut, Iwan selaku Konsultan Politik Pilkada menjelaskan uraian-uraian permasalahan yang harus diselesaikan oleh KPU Provinsi Papua dan Panwaslu Papua, dengan segera yaitu, Bawaslu harus membuat ketegasan dalam mengambil tindakan dalam kericuhan di rapat pleno, KPU Provinsi Papua harus tetap menjalankan tugas meski 1 orang anggotanya di usir dalam pleno oleh calon Bupati, dan MK harus melihat kenyataan tentang kebenaran dan Kecurangan lewat bukti data, foto, video dan komisioner masyarakat daerah.

“Saya selaku Konsultan Politik Pilkada, melaporkan di Kabupaten Enaratoli pada, 26 July 2018 tepat pada pukul 08.00 WIT. Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggung Jawabkannya dihadapan hukum yang berlaku di negara ini,” Tegas Iwan. (manto)