2 TAHUN SETELAH KASUS PENJUALAN ASET PEMPROV DKI JAKARTA DI SP3, MAKI SIAP PRA PERADILANKAN KEJAKSAAN AGUNG!

0
72


METROPERS.COM,JAKARTA (28/08/2018)
Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Bonyamin Saiman menyatakan akan segera mengajukan praperadilan (Prapid) gugatan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) atas kasus penjualan dua aset Pemprov DKI di Jakarta Utara. Sejak disidik oleh penyidik Kejaksaan Agung, menurut Bonyamin, kasus ini mengundang berbagai kecurigaan.

“Kami menyakini kasus yang sudah menetapkan tiga orang tersangka tersebut, memiliki bukti yang cukup untuk diajukan ke Pengadilan, tapi mengapa berkas perkara (BAP) tidak pernah sampai ke pengadilan. Kemudia diam-diam kok malah di SP3,’’ papar Bonyamin, saat di hubungi di Jakarta, Senin, (27/08/2018)

Seperti diketahui, kasus yang menjadikan Fredie Tan dan dua Direktur BUMD DKI Jakarta tersangka ini dihentikan penyidikannya oleh Kejagung pada awal 2016. Kasus pertama penjualan lahan 5000 meter dengan tersangka mantan dirut PT. Jakarta Propertyndo (Jakpro) I Gusti Ketut Suena. Dugaan kerugian negara saat itu sekitar Rp. 68 miliar.

Dugaan Kedua penjualan lahan di Parung Panjang, Jakarta. Dengan tersangka I Gusti Ketut Gede Suena, Komisaris PT. Delta Jakarta Oky Soekasah dan Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Fredie Tan dengan kerugian negara lebih dari Rp. 100 miliar.

Menurut Bonyamin S, upaya pra peradilan ini dimaksudkan untuk menguji putusan Kejagung yang menerbitkan SP3. Sebab sejak awal penangan kedua kasus itu dinilai sudah terkesan memperoleh previlages (kemudahan). Tidak dicegahnya tiga tersangka juga tidak dikenakannya status penahanan.

“Padahal pada umumnya kasus pidana seperti ini, –dalam perkara lain–, para tersangka sudah dicegah tangkal dan tidak boleh bepergian ke luar negeri sejak ditetapkan sebagai tersangka. Apalagi pengadilan juga sudah menyetujui dan memberi kewenangan penyidik untuk penggeledahan rumah para tersangka. Tapi buktinya itu tidak pernah dilakukan penyidik,’’ tegas Bonyamin.

Kecurigaan lainnya, lanjut Bonyamin, Pemprov DKI Jakarta yang justru kehilangan aset seperti adem ayem saja. Bonyamin berharap Gubernur baru terpilih Anies Bawesdan memiliki kebijakan tegas dan tidak tebang pilih. “Apa tidak janggal jika asetnya dijual orang lain tapi pemprov seperti tidak bersikap, seolah tidak terjadi apa apa. Kalau Alexis berani dia tutup, proyek reklamasi Teluk Jakarta berani dia segel, kenapa aset yang digarong Fredie Tan CS yang terang benderang Anies diam saja? Ada apa ini?’’ paparnya.

Sebagai kasus tergolong extra ordinary crime idealnya institusi hukum seperti Kejaksaan Agung bersikap extraordinary dalam menangani kausus ini. Mengingat Kejahatan ini sudah memenuhi unsur ‘pidana khusus’. Faktanya kasus ini sudah terjadi, kemudian yang tidak bisa dipungkiri adalah bukti adanya kerugian negara.

“Apapun, hilangnya aset pemprov DKI Jakarta senilai ratusan miliar rupiah dari transaksi ilegal (melanggar hukum) ketangan pihak lain (swasta) dengan mudahnya tentu melibatkan pejabat tinggi pemprov dilingkungan BUMD DKI. Ini harus dibongkar. Karena itu gugatan praperadilan ini akan menguji keabsahan SP3 Kejagung. Sejauh mana unsur pidananya diabaikan,’’ tegas Bonyamin.

Bukti keseriusan gugatan pra peradilan SP3 Kejaksaan Agung ini, kata Bonyamin, pihaknya akan memberikan tembusan dan meminta semua pihak termasuk pihak Dewan Kejaksaan dan Komisi Yudisial untuk turut serta mengawasi gugatan Praperadilan ini.

“Kami serius sekali dalam memandang kasus korupsi ini. Institusi hukum harus tegak dalam penegakan hukum dan keadilan sesuai kebenaranya. Maka kami undang semua pihak untuk turut serta mencermati, memonitor dan mengawasinya. Termasuk meminta pihak Komisi Yudisial dan Dewan Kejaksaan, mengawasi,’’ pungkas Bonyamin.(Mnt)