KOMPENI DEMO KANTOR KEMENHUB, MENDESAK APARAT TANGKAP DALANG KORUPTOR DAN ADILI BKS DAN FREDIE TAN

0
25

METROPERS.COM, (05/10/2018)
Aktivis pemuda dan mahasiswa dari aliansi gabungan yang menamakan dirinya Komite Mahasiswa Pemuda Indonesia (KOMPENI) kembali datangi kantor Kementerian Perhubungan RI. Jakarta, Kamis (4/9/2018) Demo dengan yel yel seratusan orang itu mendesak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) agar segera mundur dari jabatanya sebagai menteri perhubungan dan meminta aparat hukum (KPK, Jaksa dan POLRI) untuk secepatnya menangkap dan memproses secara hukum terkait dugaan korupsi atas sejumlah proyek yang melibatkan BKS.

Mereka juga membentangkan spanduk berukuran besar bertuliskan Tangkap dan adili Budi Karya Sumadi dan Fredie Tan, dalang korupsi aset BUMD DKI Jakarta. Batalkan kontrak BTO PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA) dengan Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP) yang cacat hukum. Seret dan adili semua oknum direksi PJA yang terlibat termasuk Dirut PJA C. Paul Tehusijarana dan oknum BUMD DKI Jakarta, Serta tolak intervensi oknum pejabat DPRD DKI Jakarta yang memback up Fredie Tan.

Dalam orasi dan pernyataan sikapnya, (korlap) kordinator lapangan KOMPENI Alaudin dengan keras menyatakan aksi mereka merupakan jawaban atas begitu terang benderangnya kasus yang melibatkan BKS CS tapi seakan tak tersentuh hukum dan dibiarkan begitu saja oleh aparat hukum.
“Saat ini semua tahu BKS sebagai Menteri Perhubungan dan kroninya seolah tak tersentuh hukum. Padahal dugaan korupsi BKS sudah demikian kuat dan terang benderang, tapi mengapa aparat seperti diam saja,” terang Alaudin sambil terus meneriakkan yel yel, antusias.

Nama Budi Karya Sumadi belakangan seperti menjadi target setiap aksi dari kelompok dan lembaga swadaya masyarakat yang menghendaki untuk diadili. Terbukti setiap aksi serupa, baik di KPK, Kejaksaan, bahkan kepolisian dan Kementerian Perhubangan, nama BKS tak luput dari target sasaran aksi.

Dalam catatan Alaudin, sebagaimana tertuang dalam pernyataan sikap KOMPENI, setidaknya ada 4 dugaan kejahatan korupsi yang sudah terang benderang melibatkan BKS, tapi tak pernah diproses secara hukum oleh aparat hukum, diantaranya:

1. Budi Karya Sumadi diduga terlibat dugaan korupsi di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) selama ini hanya sebatas diperiksa sebagai saksi. Dengan telah ditetapkannya mantan Dirjen Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) Antonio Budiono sebagai Justis Collaborator, harusnya KPK tak ragu lagi menuntaskan kasus ini hingga ke pucuk pimpinan di Kementerian Perhubungan, mengingat bukti-bukti sudah cukup dan KPK harusnya berani menaikkan status Budi Karya Sumadi dari saksi menjadi tersangka.

2. KPK diharapkan bisa membongkar dan menelusuri temuan operasi tangkap tangan uang senilai RP. 21 Milliar di Mess Perhubungan Laut . KPK juga harus mengungkap pengumpulan uang dari INSA (Indonesia National Shipowner Asocitiation) yang terindikasi dalam pengurusan izin untuk berlayar.

3. Kasus alih fungsi gedung Ancol Beach City melalui kontrak BTO antara PT. PJA dengan WAIP yang ditandatangani BKS saat menjabat Dirut PJA tahun 2004 merugikan keuangan negara senilai Rp. 500 miliar dinilai cacat hukum.

Kasus bermula pada akhir tahun 2003, Dirut PT. Putra Teguh Perkasa (PTP), Ali Yoga menawarkan proyek Ancol Beach City dan Gedung Music Stadium kepada Dirut PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo (WAIP), Fredie Tan alias Awi. Namun dalam perjalanannya, Fredie Tan, dengan memakai PT. Paramitha Bangun Cipta Sarana (PBCS), dengan berbagai rekayasa berhasil mengambil alih proyek tersebut.

Pada tanggal 10 Agustus 2004, PBCS berhasil membuat perjanjian kejasama BTO (Build, Transfer, Operation) proyek Ancol Beach City dan Gedung Musik Stadium dengan PT. Pembangunan Jaya Ancol (PJA), di atas lahan seluas 39.000 m2, yang ditandatangani oleh Fredie Tan alias Awi selaku Dirut WAI dan pada saat itu Budi Karya Sumadi menjabat sebagai Direktur Keuangan PJA (2001-2004). Padahal saat itu Fredie Tan sudah tiga kali wan prestasi dan diserahkan kepada kontraktor PT lain tetapi ujung ujungnya Fredie Tan juga selaku dirutnya. Menjadi janggal BKS tetap menandatangani kontrak BTO tersebut dan hingga pergantian dua periode direksi PJA sampai saat ini di jabat oleh C. Paul Tehusijarana, kontrak BTO tersebut masih berlangsung dan menjadi kerugian negara berkelanjutan.

4. Budi Karya Sumadi adalah mantan Direktur Utama PT. Jakarta Propertindo diduga kuat terlibat kasus penjualan aset 5000m2 milik pemprov DKI Jakarta yang merugikan keuangan negara Rp. 68 milliar. Namun kasus ini seperti sengaja dipetieskan di Kejaksaan Agung, padahal pada tahun 2012 penyidik khusus Kejaksaan saat itu sudah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu Direktur Wahana Agung Indonesia Propertindo Fredie Tan alias Awie, Direktur PT. Jakarta Propertindo I Gusti Ketut Gede Suena dan Komisaris PT. Delta Jakarta Oky Soekasah, tetapi kemudian diam-diam Kejagung mengeluarkan SP3 pada tahun 2016.

“Penetapan tersangka diduga dilokalisir oleh penyidik pidsus Kejagung RI, sehingga mengakibatkan Fredie Tan dan dua direksi Jakpro lolos dari jeratan hukum. Apalagi diujung perjalanan kasus ini di SP3 oleh Pidsus Kejagung RI,” ujar Alaudin, di depan Gedung Kementrian Perhubungan, Jakarta, Kamis (04/10/2018).

Menurut Penyidik Kejaksaan, Sarjono Turin, saat itu pelepasan tanah seluas 5000 meter tersebut menyalahi ketentuan, karena dilepas tanpa izin dari DPRD dan Gubernur DKI pada saat itu, Fauzi Bowo.

“Memang pengelolaannya didelegasikan ke tangan PT Jakpro. Tetapi kalau pelepasan tanah harus atas izin DPRD dan Gubernur DKI. Apalagi pelepasan tanah itu dilakukan di bawah nilai pasaran,” ujar Sarjono Turin.

Aksi yang diikuti sekitar seratus massa massa KOMPENI itu awalnya berlangsung damai dan tertib sejak pukul 13:30 WIB dibawah pengawasan ketat aparat kepolisian. Namun, keinginan perwakilan KOMPENI bisa berorasi di halaman gedung kemenhub dan bisa bertemu langsung dengan BKS seperti dihalangi aparat, menjadikan suasana aksi semakin memanas. Massa aksipun membakar sejumlah ban bekas dan tetap menuntut dengan keras BKS untuk segera ditangkap dan diadili. “Jika tidak, kami akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih besar,’’ tukas Alaudin.(mnt)