PJA-WAIP SERET GUBERNUR DKI PADA GELARAN JAKARTA MELAYU FESTIVAL

0
35

METROPERS.COM, (25/10/2018)  Kordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengkritisi gelaran acara Jakarta Melayu Festival (JMF) ke-8 yang akan digelar pemerintah DKI Jakarta di gedung Ancol Beach City (ABC) Ancol, Jakarta Utara 28 Oktober , mengingat masih banyak tempat lain di kawasan Ancol yang lebih representatif. Terlebih gedung ABC Ancol saat ini masih dalam keadaan status quo alias bermasalah secara hukum dan melibatkan bebarapa pihak.

“Tidak masalah acara JMF di gelar di gedung ABC Ancol, meskipun masih banyak tempat dikawasan tersebut yang lebih representatif. Kan tidak mesti harus digelar di situ. Bisa saja di gelar di Putri Duyung, Eco Park, Dufan, atau yang lainnya, asal Gubernur tidak tutup mata terhadap adanya sengketa ditempat tersebut,’’ terang Boyamin, dijakarta, Selasa, (23/10/2018)

Seharusnya, lanjut Boyamin, sebagai Gubernur, Anies Bawaesdan memiliki sense kepekaan terhadap setiap apapun sebelum memutuskan. Sebagai pimpinan atau kepala daerah Gubernur harus bisa mengayomi semua pihak. Orang benar bisa saja menjadi salah lantaran berada ditempat yang salah.

“Saya sangat mengapresiasi acara JMF, mamun, sebagai gubernur harusnya bisa bijaksana dan tahu tempat yang dipilih dalam acara JMF sudah bertahun dalam sengketa hukum atara pengelola dengan penyewa. Agar tidak terkesan berpihak dan sudah menjadi kewajiban Gubernur berdiri ditengah-tengah tanpa memihak,’’ tegas Boyamin.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait hal ini, Gubernur Anies Bawesdan merasa keterlibatannya dalam JMF tidak ada kaitanya dengan tempat penyelenggaraan. “Saya kan bukan panitianya. Mau digelar dimanapun tempatnya di Jakarta, itu tidak ada kaitanya dengan saya selaku pribadi maupun gubernur. Tanya saja panitia?’’ jawab Anies, dikawasan Balaikota, Senin, (22/10/2018)

Jawaban Anies ini tentu berkesan apatisme. Ibarat permasalahan di halaman sendiri tidak diurus, sementara beberapa kasus diluar pagar rumah sarat muatan politis justru dia tangani dengan cepat. Seperti kasus Alexis, Reklamasi Teluk Jakarta, Sumber Waras dan RPTRA Jakarta Utara, Anies begitu cepat dan berani. Gubernur bertindak seolah tanpa ragu dan tidak peduli apapun resikonya.

Sementara pada sisi lain, sejumlah kasus korupsi didepan kelopak mata seperti tak tersentuh dan dibiarkan terkatung-katung meski jelas-jelas merugikan keuangan negara ratusan miliar. Sebut saja kasus Lindeteves PD. Pasar Jaya yang ditangani pihak ombusdman dan sudah menetapkan Fredie Tan sebagai tersangka dengan potensi kerugian Rp. 800 miliar.

Kasus pelepasan tanah fasum pemprov DKI di Jakarta Utara yang merugikan keuangan negara senilai Rp. 68 miliar. Kemudian kasus alih fungsi Gedung ABC Ancol menjadi kontroversi lantaran akan dijadikan tempat gelaran Jakarta Melayu Festifal (JMF).

Entah apa yang ada dalam benak Dirut PJA C, Paul Tehusijarana, Ketua BUMD Yurianto, Ketua TGUPP Amien Subakti dan Ketua KPK DKI Bambang Widjojanto dalam melihat secara obyektif kasus dihalaman rumah mereka yang tetap dibiarkan begitu saja terbengkalai. Alih alih menyelesaikan, justru mempertontonkan kebodohan dan kelemehan mereka dimata publik. Secara tidak langsung juga membiarkan PJA dan WAIP melalui JMF menyeret Gubernur Anies Bawesdan kedalam jurang permasalahan.

Setidaknya, gelaran JMF di gedung yang mereka ketahui bersengketa bisa menjadi mimpi buruk dari sukses penyelenggaraan. Seharusnya sebagai team Gubernur terpilih, bisa memberi masukan positiif terkait tempat gelaran JMF yang lebih arif. Kelak mereka harus mempertanggung jawabkan keputusannya yang salah. Karena mereka digaji dari pajak uang rakyat. Mengapa mereka seperti tidak mendengar?

Padahal begitu banyaknya kritik positif dan membangun tertuju kepada Gubernur DKI Jakarta terpilih dan team TGUPP yang dibentukanya. Setidaknya satu tahun masa pemerintahan Anies dinilai gagal menunjukkan progres positif bagi warga DKI jakarta dan menjadi rapor merah untuk segera dievaluasi. Apa yang bisa diharap publik DKI terhadap gubernur saat ini?

Janji janji kampanye akan menyelesaikan semua permasalahan bermuatan koruptif disekitar BUMD DKI ternyata hanya isapan jempol. Alih alih menyelesaikan, Anies justru seperti kehilangan sense of bilonging, kesadaran diri. Melalui Geisz kaki tangannya selaku komisari di PJA. Anies seakan menutup mata dan nekad memuluskan event JMF meski digelar di gedung sengketa Ancol Beach City, 28 Oktober nanti. Tahukah Anies jika WAIP selaku pengelola gedung ABC Ancol sudah 2,5 tahun ini menungggak Rp. 8 miliar kewajiban minimun charge terhadap PJA?

Hal yang sangat ironis dan serapi apapun bau busuk ditutupi pasti kelak akan tercium juga. Progres buruk pemerintahan Gubernur Anies Bawesdan, disadari atau tidak akan berdampak negatif bagi pemenangan Prabowo-Sandi dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang. Masyarakat konstituen yang semakin cerdas tidak akan lupa koalisi pendukung PAS saat ini adalah team sukses yang memenangkan Anies-Sandi dipilkada DKI. Jika raport merah pemerintahan Anies selama memimpin DKI tidak segera diperbaiki, jangan harap konstituen yang sama kembali memenangkan PAS. Sebuah catatan bagi kubu PAS.(Lelly)