FORUM NASIONAL JURNALIS INDONESIA ADAKAN DISKUSI PUBLIK AKHIR TAHUN

0
6802

METROPERS.COM, (27/12/2018)

Hajatan demokrasi terbesar berupa Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif sudah di depan mata. Namun, penggunaan isu bernuansa politik identitas yang bersifat negatif masih menjadi momok.

Kleidoskop Keamanan Tahun 2018 dan Prospektif Jelang Pemilu 2019 : Peluang dan Tantangannya adalah tema diskusi publik yang sibawakan oleh Irjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono, MSI., selaku Kasatgas Nusantara Mabes Polri bersama dengan Forum Nasional Jurnalis Indonesia (FNJI) Acara dilaksanakan di sebuah hotel di sekitar Kramat Raya Senen Jakarta Pusat. Rabu (27/12/2018).

Irjen Pol Dr. Gatot Eddy Pramono,Msi., mengatan menilai isu politik identitas boleh dan wajar digunakan dalam berdemokrasi selama dalam koridor Pancasila. Artinya, penggunaan isu politik identitas tetap mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan.

Gatot belum melihat itu di panggung politik saat ini. Menurut dia politik identitas justru kerap digunakan secara berlebihan oleh para pihak hingga akhirnya menimbulkan polarisasi di masyarakat. Polarisasi ini menumbuhkan perasaan ekslusif antara kelompok satu dengan lainnya, bisa berdasarkan etnis atau kepercayaan tertentu.

Lihat juga:Politik SARA Diproyeksi Tak Laku ‘Digoreng’ di Pilpres 2019
“Politik identitas digunakan oleh para politisi untuk mempertajam perbedaan-perbedaan supaya jualan politiknya laku,” kata Gatot saat wawancara dengan media

Gatot menyebut fenomena tersebut dengan istilah politik identitas negatif karena mengarah pada SARA.

Menurut Gatot untuk mencegah timbulnya politik identitas yang negatif perlu dasar ideologis dan idealisme yang kuat dari setiap partai atau kandidat yang bertarung. Misalnya, pasangan calon yang memenangkan pemilihan bersikap tegas menolak kemenangannya karena tahu bahwa orang-orang yang mendukung telah memainkan isu politik identitas negatif secara sporadis kepada lawan politiknya.

Namun sayangnya, kata Gatot, hingga saat ini berbagai partai politik dan kandidat yang diusung masih bersandar pada praktik politik pragmatis. Segala cara masih digunakan demi meraih kemenangan.

“Kalau politik pragmatis itu sederhana karena menggunakan berbagai ‘cara halus’ untuk mewujudkan kepentingannya,” kata Gatot.

Tahun 2019 tersebut, pemilu legislatif dan pemilu presiden akan diselenggarakan secara bersamaan, yaitu pada hari yang sama, waktu yang sama, dan TPS yang sama pula. Pemilu Serentak 2019 yang dikenal juga sebagai pemilu lima kotak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, anggota, DPRD Provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, serta presiden dan wakil presiden.(mnt)